E-goverment dan Pemanfaatan Internet

Pengertian Electronic Government

Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa

Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online

government atau dalam konteks tertentu transformational government)

adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan

informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang

berkenaan dengan pemerintahan. Electronic government dapat diaplikasikan

pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan

efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses

kepemerintahan yang demokratis.

Secara umum pengertian electronic government adalah sistem

manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis Internet. Layanan ini

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan memanfaatkan

Internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan

dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif

masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan

registrasi perizinan, memantau proses penyelesaian, melakukan pembayaran

secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Semua

hal tersebut dengan bantuan teknologi Internet akan dapat dilakukan dari

mana saja dan kapan saja. Dengan adanya fasilitas seperti ini, masyarakat

diharapkan akan menjadi lebih produktif karena masyarakat tidak perlu antri

dalam waktu yang lama hanya untuk menyelesaikan satu buah perizinan.

Dengan adanya on-line system ini, masyarakat dapat memanfaatkan banyak

waktunya untuk melakukan pembangunan yang lain sehingga diharapkan

produktivitas nasional pun dapat meningkat.

The World Bank Group mendefinisikan electronic government refers to

the use by government agencies of information technologies (such as Wide

Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to

transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.

(electronic government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi

(seperti wide area network, internet dan mobile computing) oleh organisasi

pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan

warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa electronic government

adalah upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan

efisien.

Tujuan dan Manfaat penerapan Electronic Government

Jadi tujuan electronic government adalah untuk meningkatkan akses

warga negara terhadap jasa-jasa pelayana publik pemerintah, meningkatkan

akses masyarakat ke sumber-suber informasi yang dimiliki pemerintah,

menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang

bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara. Dalam instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijaan dan Strategi Nasional

Pengembangan Electronic Government, dimana dalam hal ini electronic

government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan antara lain:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang

memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat

secara luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah pada setiap saat,

tanpa dibatasi oleh waktu dengan biaya yang terjangkau oleh

masyarakat.

2. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk

meningkatkan perkembangan perekonomin nasional dan

mempercepat  kemampuan menghadapi perubahan dan  persaingan

perdagangan internasional.

Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga

lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi

masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan

negara.

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan

dan efisien serta memperlancar  transaksi dan layanan antar lembaga

pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

  Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan

strategis electronic government perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi

yang berkaitan erat, yaitu:

a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya,

serta terjangkau oleh masyarakat luas.

b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan

pemerintah daerah otonom secara holistic.

c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan

industri telekomunikasi dan teknologi informasi.

e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun

pemerintah otonom, disertai dengan meningktakan e-literacy

masyarakat.

f. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan

tahapan yang realistic dan terukur.

Pemanfaatan teknologi Informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah

aspek sebagai berikut:

1. Leadership; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisatif negara

di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi

informasi.

2. Infrastruktur Jaringan informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi

infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya

jasa akses.

3. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan

keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pebentukan,

pengolahan, penympanan sampai penyaluran dan distribusinya.

4. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem

perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi

perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang

mempengaruhi kelancaran aliran informasi antar pemerintah

dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antar

badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.

5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan

difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik

perorangan maupun organisasi,serta sejauh mana tekologi

informasi disosialisasikan  kepada masyarakat melalui proses

pendidikan.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep

electronic government bagi suatu daerah:

1. Tentunya akan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada

para stakeholder (baik itu masyarakat, kalangan bisnis, dan industri)

terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai

bidang kehidupan bernegara.

2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas

penyelenggaraan  pemerintahan.

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan

interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder untuk

keperluan sehari-hari.

4. Memberikan peluang kepada pemerintah untuk mendapatkan

sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan

pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara

cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi

sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra

pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik

secara merata dan demokratis.

SUMBER :
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1819/BAB%20II.pdf.